Puisi-Puisi Everhard Lumenta: "Cingke, Gargantang Gunung, Dara, ... "

C I N G K E

Cingke nae harga

Lonte tatawa cina

Cingke lagi panen

Tole mabo sadap

Cingke dua karong

Keke bli kalong

Cingke taambor-ambor

Nyong cuci tangan deng Bir

Cingke tafiaro-fiaro

Broer pe kolestrol nae

Cingke abis . . .

Tole deng Keke bahaga

Koperasi bahura !!

mar’07

GARGANTANG GUNUNG

Samua sadap

Sampe bulu dorang makang

Tikus

Anjing

Paniki

Ular

Babi, mo tanya leh ?!

Dorang Sikat !

Memang katu

Kalo so di blanga

So ikyang ityu !!

Biar cuma se pidis

Se ilang anyer

Asal ada seho !

mar’07

D A R A

Malaikat turun ke Bumi

Segerombolan datang ke Tomohon

Sekompi ke Tondano

Sebatalyon ke Manado

Tugas istimewa menanti

Melindungi karya surga !!

Kecantikan

Kemolekan

Kepolosan

Dara Minahasa

Kini . . . Malaikat Letih

Sang Dara melarikan diri

Tanah Lumimuut ditinggal

Sorong jadi saksi

Karya Surga dikomersilkan

mar’07

M A N G U N I T R I P

Smokol ubi di kinilow

Makang siang di Tinoor

Malam dapa makang gratis

Ada orang kaweng di Sonder

Amper pagi mabo di Leilem

Lusa

So di I C U Bethesda !

mar’07

Esai Greenhill G. Weol: "Kembali ke Manusia dan Budaya: Tawaran Solusi Untuk Deklinasi Pendidikan di Minahasa"

Man vs. Machine

Rusuh hasil Ujian Nasional komputerisasi itu masih belum pudar dari ingatan. Di berbagai daerah penolakan-penolakan malah telah memicu beberapa tindak vandalisme, baik dari siswa yang merasa dirugikan atau pihak keluarganya, yang telah cukup meresahkan masyarakat hingga jatuh korban. Pro-kon yang terjadi kemudian adalah tentang perlu-tidaknya Ujian Nasional atau tentang etis-tidaknya penggunaan komputer sebagai mesin pemeriksa serta pengelola hasil ujian. Lalu, saya adalah termasuk yang tidak setuju.

Ada yang berargumen bahwa menyerahkan nasib seorang peserta didik, yang adalah manusia selengkap-lengkapnya ini, di tangan sekumpulan kabel, timah dan arus listrik yang disebut komputer itu adalah sebuah tindakan yang terlalu naif. Saya setuju itu. Memang, jika dikatakan bahwa komputer memiliki daya analitik yang begitu stabil, cepat, tepat dan akurat itu benar. Saya pun tidak akan membantah jika dikatakan bahwa komputer punya error margin yang sangat kecil. Tetapi, seorang Bill Gates pun mau tak mau harus mengamini ini, komputer bukanlah periferal yang error-free. Saya punya komputer dengan spek yang cukup advance. Dengan komputer ini saya dapat melakukan apa saja, begitu lebih-kurangnya, yang membuat saya sangat bersyukur bisa lahir di abad Microsoft ini. Informasi yang bisa saya kelola keluar-masuk bisa sangat banyak dan memang hasilnya hampir tak pernah cacat. Hampir.

Tahun di belakang saya kelimpungan mencari obat untuk virus karya anak bangsa yang namanya Brontok. Padahal, saya punya perlindungan antivirus yang ternyata Cuma mempan menangkal virus-virus import. Dapat memang, setelah menunggu enam bulan. Tetapi kemudian ada mampir juga varian Brontok A, Brontok B, Brontok MyBro, Brontok Laknats, Brontok Sensasi, dst., dst. yang daftarnya bisa sepanjang menu di restoran. Sudahlah membahas dari mana dan bagai mana penyakit-penyakit itu, yang jelas komputer saya berantakan. Segalanya yang stabil, cepat, tepat dan akurat itu lenyap sudah. Tersisalah sebuah mesin yang berpikir dan bertindak laksana seorang skizo. Dan, sekedar informasi, di dunia saat ini ada setidaknya 2 juta virus komputer yang siap melumpuhkan, atau setidaknya mengacaukan mesin ini. Jadi, sekali lagi, rasanya terlalu naif untuk percaya sepenuhnya pada sekumpulan besi tak berperasaan ini. Kalau begitu kepada siapa tanggung jawab akan keberhasilan anak-anak kita?

Guru. Ya, orang yang setiap hari berinteraksi dengan sang murid. Orang yang mengamati tiap usaha, tiap kegagalan dan tiap keberhasilan yang dialami sang murid hari demi hari sejak pertama kali ia menginjakkan kakinya di halaman sekolah sampai di hari ujian akhirnya. Orang yang mengajar, mendidik dan membina sang murid dengan intelektualitas, totalitas, dan diatas semuanya: perasaan dan kasih sayang. Demi Tuhan! Tak ada penilaian yang lebih sahih dari penilaian seorang guru. Jika kemudian yang dipertanyakan adalah objektivitas, bahwa dari komputer didapatkan hasil yang lebih fair dan objektif tanpa beban dan muatan, tanpa memandang bulu, dan tanpa memandang resiko, maka saya akan menyarankan agar di meja hijau pengadilan juga, ketimbang memakai hakim yang malah rawan suap itu, lebih baik ditempatkan seperangkat komputer (yang bebas virus tentunya), bukan begitu? Lantas, bagaimana menemukan guru yang kapabel untuk melakukan semua hal-hal ideal diatas? Pada poin ini saya sebenarnya lebih percaya a good teacher is born, not made. Tetapi, saya juga percaya good things come to those who work, not only wait.

Mencetak Guru: Creating The Man of Steel?

Minahasa Masih Kekurangan Ribuan Guru, begitu sebuah tajuk berita di halaman pendidikan sebuah surat kabar lokal. Di halaman hiburan ada berita tentang preview film Superman Returns. Saya tersenyum. Dua hal yang berbeda tapi persis sama. Mengapa? Karena menurut saya menciptakan guru yang berkemampuan ibarat menciptakan seorang manusia super.

Pada penerimaan CPNS baru lalu, ada porsi yang cukup signifikan yang khusus direservasi untuk guru, dan fakta selalu berkata bahwa setiap penerimaan pegawai negeri pasti sold out layaknya tayang perdana sebuah film blockbuster Holywood sekelas, ya itu tadi, Superman Returns. Semua orang ingin nonton. Semua orang ingin jadi PNS (sejujurnya, termasuk saya). Seorang teman yang bermodalkan ijazah S1 dan sedikit faktor luck (ia mujur punya saudara “tempat tinggi”, begitu maksud saya) tahun ini akhirnya berhasil menerima jaminan gaji plus pension seumur hidup. Saya sedikit bagara: “jadi guru dang, eee!” Dia menjawab dengan kalem: “sala sala no, tumbus di situ”. Dua puluh lima tahun lalu ibu saya juga mulai mengenakkan seragam KORPRI dan PGRI-nya. Katanya, pada masa itu guru (juga) dibutuhkan dalam jumlah besar, sehingga jika ingin pekerjaan yang paling tersedia ya itu, jadi guru. Saya anak yang berbakti, saya menganggap ibu saya termasuk tipe guru yang luar biasa, tetapi something is really wrong in here. Kelihatannya, dalam kurun puluhan tahun terakhir, lebih banyak guru yang tercipta dari demand untuk mengisi ruang lowong ketimbang dari pure calling untuk menjadi guru.

Saya senang menulis, saya menulis karena saya senang dan saya menulis karena itu membuat saya senang. Saya bisa duduk menulis bejam-jam hingga lupa apa pun (kecuali makan). Saya tidak berkata bahwa saya tidak dapat hidup tanpa menulis, tetapi saya merasa tanpa menulis saya tidak menjadi seseorang yang saya inginkan. Saya merasa bahwa tanpa menulis saya tidak memberikan apa yang saya mampu berikan untuk orang lain. Bagi saya menulis itu panggilan, bukan pekerjaan (di Manado jadi penulis memang belum bisa menghidupi!). Lalu saya berpikir: bukankah jadi guru juga seharusnya begitu? Lalu, apakah ini doable? Saya bertanya kepada ibu saya, berdasar pengalamannya di dunia pendidikan, apakah ini bisa diujudkan, dan dia menjawab: “ngana cari pa mner Hengky Rondonuwu. So dia tu guru yang butul-butul guru”.

Culture-Conscious Education

Orangnya sederhana tetapi classy. Usianya senja, namun pemikirannya masih cukup tajam, radikal dan, terlebih, visioner, khas pemikir Minahasa. Saya beruntung dapat bersua dengannya pada sela riuh-rendah Pengucapan Syukur di Wuwuk, Tareran, Minahasa Selatan yang baru lewat. Kami duduk-duduk di fores rumah dan dia mulai bercerita. Beliau sekarang sudah pensiun dari mengajar di ruang kelas, namun ternyata, layak iklan susu buat orang lanjut usia itu, masih seorang guru yang penuh dedikasi. Buktinya, saya “dikuliahi” lima jam non-stop dimulai dari statement “kita kalo maso klas mo mengajar, nyanda pernah bawa buku”.

Menurutnya, seorang guru adalah pengajar, pendidik dan pelatih bagi setiap murid. Ini bukan idealnya. Ini hakikatnya. Mengajar baginya berarti membuat murid menjadi tau apa yang sebelumnya mereka tidak tau. Mendidik adalah membuat murid mengerti apa yang tidak dimengerti. Melatih adalah membuat murid mampu melakukan yang sebelumnya tidak bisa mereka lakukan. Ketiganya adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang harus dilakukan seutuhnya. “Yang terjadi sekarang adalah banyak guru yang tidak mampu mensinergikan ketiga hal ini. Bahkan, lebih banyak lagi yang tidak tahu akan ketiga dalil ini”, dengusnya. Maka output yang dihasilkan adalah pribadi-pribadi yang tidak lengkap pula, simpulnya. “Pola pendidikan yang paling sempurna, padahal, telah dimiliki dan diterapkan oleh kita, bangsa Minahasa, sejak dahulu kala”.

Falsafah “Touna’as” yang menempel dalam ruang hidup budaya Minahasa, menurutnya, adalah solusi yang paling menjawab bagi permasalahan penurunan mutu pendidikan di tanah ini. Touna’as, yang kemudian saya definisikan sebagai seorang yang memiliki “pengetahuan” ini, adalah sebuah taraf tertinggi penghargaan terhadap person-person yang dinilai outstanding dalam sendi-sendi peri kehidupan masyarakatnya. Adapun “pengetahuan” yang dikandung oleh seorang touna’as adalah perpaduan antara penguasaan akan keterampilan olah fisik, penguasaan pengetahuan kekuatan-kekuatan alam (yang saat ini harus saya kontekstualkan sebagai penguasaan akan science dan teknologi), dan kemudian pengertian mahaluas akan kehidupan, yang mungkin lebih akrab disebut sebagai kebijaksanaan. Niscaya, seseorang dengan kombinasi unsur-unsur ini akan memiliki sebuah “kekuatan” yang luar biasa. Jadi, ternyata, analogi “Knowledge is Power” bukan sesuatu yang baru lagi bagi leluhur kita. “Begitu seharusnya orang Minahasa dididik dan mendidik!”, tandas mner Hengky. Kesalahan terbesar terjadi ketika kita kemudian menerima pola didik yang tidak kompatibel. “Minahasa seharusnya tidak mengimplementasikan falsafah ‘tut wuri handayani’ dalam pendidikan di daerah ini, sekalipun itu mungkin yang menjadi falsafah pendidikan nasional Indonesia, sebab sama sekali tidak sesuai dengan tata kehidupan dan budaya Bangsa Minahasa. Ini kesalahan fatal!”, semburnya. “Cara Jawa mungkin akan berhasil di masyarakat yang menganut sistem masyarakat multi-level, tetapi, maaf saja, tidak akan sukses diberlakukan di masyarakat Minahasa yang horizontal. Jadi, sudah saatnya dunia pendidikan di desentralisasi juga. Let us do things our way!”. Masuk akal, kan?

Tak terasa malam telah beranjak tua. Angin dari bukit Tareran berhembus dingin. Kelas larut malam ini harus ditutup. Sang Guru tua ini meneguk sloki sopinya yang terakhir seraya pamit pulang...

Foke dan Pluralitas Indonesia

Oleh: Veldy Umbas

Sesaat setelah Fauzy Bowo dan pasangannya unggul oleh hasil survey beberapa lembaga surveyor, saya langsung di-sms-i, ekpresi kegembiraan pendukung Foke (panggilan akrab Fauzy), bahwa, kemenangan Fauzy-Prijanto adalah kemenangan Nasionalisme.Benarkah?

Entahlah. Tapi nasionalisme yang dikatakan seorang kawan tadi, pastilah yang ia maksud yakni tentang fakta kemajemukan rakyat Indonesia yang harus diberi tempat seluas-luasnya di republik ini. Foke tampaknya menyadari betul tentang hal ini sehingga slogan kampanyenya adalah, Jakarta Untuk Semua.

Tanpa harus menjabarkan nasionalisme dalam artian sebenarnya, saya lebih tertarik menarik perspektif nasionalisme dalam hubungannya dengan pluralitas Indonesia. Memang dalam bangunan nasionalisme Indonesia yang berakar dari kenyataan kepelbagaian etnis, golongan dan agama di Indonesia, ia tidak sekonyong-konyong hadir dan mengada. Ia mengalami dialektika seiring dengan berjalannya proses sosial dan politik di negara ini. Di usianya yang kini 62 tahun—jauh lebih muda dari usia sejarah peradaban dan kebudayaan etnis-etnis di daerah-daerah wilayah republik, kita kembali diingatkan tentang sejarah lahirnya Replublik Indonesia yang dimulai dari proses kohesi semangat kebangsaan para pemuda yang kemudian bersepakat untuk bersatu pada konggres pemuda pertama 1908 hingga ikrar Sumpah Pemuda 1928. Ini kemudian menjadi tonggak bangkitnya nasionalisme ala Indonesia yang berakar pada kepelbagaian atau pluralitas.

Sayangnya, hingga proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Sukarno-Hatta, nasionalisme Indonesia itu terus digerus . Puncaknya yakni ketika Pancasila sebagai wujud absah nasionalisme Indonesia itu digugat dan bahkan oleh sekelompok orang penantangnya bersih kukuh untuk mengganti dasar negara Pancasila di era Orde Lama.

Terus sampai ketika berbagai rejim berganti, melahirkan orde baru, reformasi, dan pasca reformasi, Pancasila masih berada pada posisi yang terus mengalami fase-fase pergumulan yang sangat meresahkan

Padahal, sementara kita ribut soal Pancasila atau tidak Pancasila, baik oleh pendukung maupun oleh penentangnya, ternyata sejumlah gagasan tidak tunduk dan patuh pada apapun idologi, aliran, serta doktrin yang kita miliki. Yakni, makin mengguritanya kapitalisme global yang merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan selanjutnya melahirkan generasi peradaban baru dengan ciri hedonis, konsumeris, dan materialis.

Ia jelas mereduksi sistem nilai yang dikandung Pancasila, dan menggeser dogma toleran menjadi radikal, perikemanusiaan menjadi kebiadaban, persatuan ke keterceraiberaian, gotong royong menjadi individualistis, dan keadilan yang parsialis. Ini hendak mengatakan bahwa soalnya bukanlah menang kalahnya pertentangan ideologi-idelogi, tapi justru pada fakta-fakta pragmatis yang membeber bacaan mengerikan tentang dampak dan daya destruksinya yang dihasilkan.

Adalah ketika seorang Diah, anak SD di Jakarta (saat ditayangkan oleh salah satu tv swasta beberapa waktu lalu) malah tak hafal lagu Indonesia Raya, karena lebih enak mendengarkan senandung lagu salah satu group band Jakarta. Tentu ini bukan salah Diah, atau bukan soal fanatik tidaknya Diah dengan nasionalisme Indonesia itu. Tapi justru karena di ring tone dan nsp hpnya, di Mal, di Radio, di mikrolet, di mana-mana, lagu-lagu group band itulah yang memang tengah populer yang selalu diperdengarkan.

Sebuah kondisi di mana hampir tidak ada ruang yang tidak terisi oleh pola penggandaan modal, seperti kesenian, kebudayaan, bahkan agama yang mendorong perilaku neo liberal dalam tatanan kehidupan berbangsa.

Secara umum paling tidak saya mengindentifikasi beberapa hal yang mendorong nasionalisme Indonesia mengalami kemunduran setelah revolusi kemerdekaan.

Pertama, kuatnya arus modal. Di sinilah identitas nasionalisme perlahan kita menjadi kabur. Ketika semua anak bangsa terjebak pada perebutan sumber-sumber modal yang kini menjamur di setiap domain pragmatisme, politik, ekonomi, sosial dan bahkan agama. Di tingkat inilah segala sesuatu ditakar secara materislistik. Tak heran berbagai pesta demokrasi yang harusnya digelar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bermoral dan menjadi role model (panutan), justru terjebak dalam money politik yang memang dimungkinkan oleh faktor-faktor materialisme tadi. Sebaliknya konstituen yang akan memilih pemimpin yang mengayomi, menjadi tidak peduli lagi karena himpitan ekonomi yang makin mencekik. Arus modal juga akan mendorong efisiensi hingga melahirkan teknologi tinggi untuk efektivitas penggandaan modal. Maka, IT pun mengambil peran yang sangat besar bagi proses trendsetting pola budaya dan prilaku modern.

Kedua, dorongan radikalisme kelompok. Hal ini terjadi sejak awal-awal berdirinya republik ini yang memang tidak menginginkan negara yang didasarkan pada semangat kepelbagaian. Ia mengacuhkan kenyataan keragaman Indonesia yang warna-warni. Dogma radikalisme kelompok ini yang ternyata makin kuat dan terus bermetamorfosa hingga kini menyakini dogma agama yang harus digunakan untuk menjalankan sistem hukum dan pemerintahan di republik Indonesia. Meski kelompok ini boleh dibilang kecil, tapi justru gerakannya yang paling mengganggu dengan cara-cara yang radikal dan meminggirkan nilai-nilai kemanusiaan. Gerakannya dilakukan dari berbagai lini, hingga aspek hukum pun dirasuki, seperti Perda-perda berbauh agama,dsb.

Ketiga, amburadulnya tata pemerintahan yang baik.Merdeka saja ternyata tidak cukup. Pada fase penyelenggaraan pemerintahan, rakyat seharusnya menjadi subjek pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Kenyataannya, banyak pemerintah yang lalim dan meninggalkan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat banyak. Korupsi yang berjamaah, buruknya pelayanan publik, dan merosotnya mental birokrat, menjadi varian-varian negatif yang makin menyebabkan partisipasi rakyat dalam proses berbangsa dan bernegara yang makin luntur. Dalam potret Pilkada dan even-even demokrasi, banyak melahirkan masyarakat yang golput atau abstain dikarenakan ketidakpercayaanya terhadap elit politik dalam menyelenggarakan kesejahteraan terhadap rakyat banyak.

Keempat, sentralisme Jakarta yang berlebihan. Sistem bernegara kita yang masih cukup sentralistik, tentu tidak separah jaman orde baru yang semuanya serba diatur oleh petunjuk ”Jakarta.” Otonomi Daerah berhasil melakukan resentralisasi walau belum mampu melakukan desentralisasi. Begitu kata, Riyaas Rasyid. Dalam kondisi ini, nasionalisme 1928 diberangus dengan melakukan penyeragaman tanpa menghargai kenyataan-kenyataan kultural setiap daerah.

Kelima, hilangnya sasaran nasionalisme. Pasca kemerdekaan, seolah-olah objek sasaran yang mendorong mengkristalnya semangat nasionalisme telah tidak ada lagi. Maksudnya, kita tidak berhadap-hadapan lagi secara fisik dengan Belanda dan Jepang. Dan karena akar historis nasionalisme Indonesia dibentuk dari rasa sepenanggungan itu, perlahan mengalami perenggangan menyusul musuh luar hampir tidak ada lagi. Konversi sasaran nasionalisme agak lambat dibanding negara-negara seperti Jepang, Korea, Cina ataupun India. Bagi mereka harga diri nasionalismenya adalah ketika negara mereka mampu bersaing dengan negara-negara Eropa Barat.

Kesemua varian tersebut dapat dikatakan menjadi major problem hilangnya nasionalisme yang berakar dari kepribadian masyarakat lokal yang pernah bersepakat pada era kembangkitan nasional.

Beberapa faktor di atas masih ditambah oleh kenyataan hidup berbangsa yang belum menempatkan keadilan dan kesejahteraan pada porsi yang semestinya. Kemiskinan, pengangguran, dan berbagai penyakit sosial turunan lainnya pula ikut menggeser nilai-nilai kejuangan dan nasionalisme 1928. Ketika itu, berbagai perwakilan bangsa-bangsa Indonesia seperti Jong Aceh, Jong Sumatra, Jong Kalimantan, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Jawa dan Bali, Jong Bugis, dsb., bersepakat dalam keadaan yang sama-sama tertindas untuk bangkit dalam satu wadah perjuangan yang bercirikan, satu bangsa besar, bangsa Indonesia.

Itulah nasionalisme Indonesia. Nasionalisme yang lahir dan bertumbuh dalam semangat kepelbagaian. Ia lahir dari keberbedaan tiap-tiap etnis, dengan latar belakang agama yang berbeda pula. Bahwa setiap etnis di Indonesia memiliki saham yang sama dalam mengantarkan dan merebut kemerdekaan Indonesia tanpa kecuali.

Ketika, Foke dengan seabrek masalah sosial ekonomi itu mampu meyakinkan publik Jakarta, bahwa Jakarta untuk semua, kita kembali diingatkan bahwa sesungguhnya di republik ini sedang terjadi friksi yang cukup tajam. Yakni problem pengingkaran terhadap komitmen kebangsaan, kemajemukan dan persamaan hak yang pernah kita ukir dulu dalam semangat kebangkitan nasional.

Seharusnya bangsa kita bukanlah bangsa amnesia, yang ingkar terhadap kontrak sosial yang dibuat oleh the founding fathers untuk bersepakat bersatu.

Maka, di usia Indonesia yang tidak muda lagi, 62 tahun, kita berharap memori kolektif kita kembali merujuk pada masa di mana perbedaan golongan, etnis, bahkan agama tidak menjadi kendala untuk merebut kemerdekaan dari genggaman kolonialisme. Dalam nuansa penuh heroik ini, kita diingatkan kembali untuk memberi tempat pada kebersamaan dalam kepelbagaian yang merupakan mosaik paling indah yang dimiliki Indonesia. Sehingga, bukan hanya Jakarta yang untuk semua, tapi Indonesia adalah milik semua anak bangsa dengan pembagian saham yang jelas sejak nasionalisme Indonesia dibentuk dengan memberi tempat pada kekayaan kultural masing-masing bangsa, etnis, agama yang menyatu dalam satu bangsa besar Indonesia. Mari bangkit dari keterpurukan, dan bangun Indonesia untuk semua. Dirgahayu RI, Merdeka...***